Berita Seputar Jokowi

Alsadad Rudi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Waduk Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/2/2014)

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menghadiri undangan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2014) malam, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK mengundang tiga gubernur dalam rapat tersebut. Selain Jokowi, dua pimpinan daerah lainnya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Atut saat ini mendekam di tahanan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap pilkada Lebak, Banten.Rano tiba lebih dulu di Gedung KPK, disusul oleh Ahmad Heryawan. Namun, hingga acara selesai, Jokowi tak terlihat hadir, demikian pula pihak yang ditunjuk untuk mewakilinya.Saat Juru Bicara KPK Johan Budi yang bertindak sebagai moderator menanyakan apakah ada pihak yang mewakili Jokowi, tak ada satu pun yang menunjukkan diri.Selain Gubernur, dalam acara ini KPK juga mengundang Ketua DPRD ketiga provinsi itu. Turut hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Adapun dari unsur Pimpinan KPK, hadir Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.Dalam sambutannya, Mardiasmo menilai, pengadaan barang dan jasa di Indonesia selalu menjadi celah yang dimanfaatkan untuk korupsi. Sementara itu, Busyro menilai, permasalahan kronis dan rawan dikorupsi adalah bidang ketahanan energi dan pangan.

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kanan) didampingi Pemimpin Redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT Taufik H Mihardja berbincang dengan sejumlah wartawan dan pegiat sepeda di kantor redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Palmerah, Jakarta, Jumat (28/2/2014). Jokowi menuju JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT dengan menggunakan sepeda dari rumah dinasnya di Suropati.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum ada yang memuaskan. Hal itu dikatakan Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014) sore."Saya memang harus ngomong apa adanya. Belum," ujar Jokowi.Jokowi mengatakan, ia memiliki standar kerja yang cepat, tepat, dan detail. Namun, setelah lebih dari setahun menjabat gubernur, ia belum menemukan pekerjaan anak buahnya yang memenuhi standar. Saat ini, kata Jokowi, ia tengah melakukan tiga hal untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional. Pertama, membangun sistem. Kedua, membenahi sumber daya manusia, dan ketiga, pimpinan melakukan fungsi kontrol. "Makanya, saya sampaikan bolak-balik, manajemen checking, pengawasan, kontrol, itu yang kita perlu lakukan," lanjut Jokowi. Fungsi kontrol, menurut Jokowi, tak hanya berada di tangannya dan Basuki, tetapi juga Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk memenuhi fungsi itu, misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sejumlah lembaga lainnya. Sebelumnya diberitakan, Jokowi tiba-tiba melantik 26 orang pejabat eselon II. Sejumlah jabatan dibongkar pasang, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin yang dimutasi ke TGUPP dan digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.Jokowi mengaku bahwa langkahnya merombak besar-besaran pejabat strategis karena masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemprov DKI Jakarta. Mereka yang diganti, menurut Jokowi, karena tak menunjukkan kinerja sesuai dengan harapannya."Saya hanya mengharapkan jangan menyajikan hal basa-basi, semu, seremonial. Saya ini ngerti semua, mana yang serius mana yang konkret. Saya kan setiap hari di lapangan," ujar Jokowi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai salah satu juru kampanye nasional (jurkamnas). Jokowi menjadi jurkamnas bersama sejumlah tokoh internal lain untuk mengupayakan kemenangan PDI-P di Pemilu 2014. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan, selain Jokowi, partai juga menunjuk Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Terras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Kepulauan Riau Suryo Respati. Nama Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani dan Guruh Soekarnoputra juga masuk dalam barisan jurkamnas PDI-P bersama tokoh senior seperti Sabam Sirait dan AP Batubara. "Beberapa anggota Fraksi PDI-P di DPR juga akan dipilih secara selektif menjadi jurkamnas di tingkat pusat," kata Tjahjo, saat dihubungi, Jumat (28/2/2014). Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan bahwa keputusan penunjukkan Jokowi sebagai jurkamnas merupakan keputusan yang diambil dalam rapat. Seluruh kader PDI-P diwajibkan untuk ikut membantu kerja jurkamnas tersebut. "Ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kader PDI-Perjuangan siap bekerja dan berbuat yang terbaik untuk rakyat," pungkasnya. Selain membentuk tim jurkamnas, PDI-P juga telah membuat arsitektur kabinet pemerintahan yang akan diterapkan jika menang dalam Pemilu 2014. Dalam arsitektur kabinet itu, nama Jokowi dan Puan tidak dicantumkan karena disimpan sebagai kartu truf.

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.COM/ FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan bersama, Kamis (27/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersenyum ketika menjawab pertanyaan apakah dia tengah mempersiapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai penggantinya kelak. Hal tersebut terkait Basuki yang ikut blusukan pada Kamis (27/2/2014) kemarin."Ha-ha-ha-ha, kok bisa larinya ke situ?" ujar Jokowi ketika bincang-bincang santai dengan redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Jumat (28/2/2014). Jokowi mengatakan bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur memang seharusnya membagi tugas. Ada yang harus mengurus soal administrasi, ada juga yang melakukan fungsi pengawasan. Jokowi mengklaim, pembagian kerja seperti yang dilakukannya bersama Basuki selama setahun empat bulan ini, cukup efektif. Apalagi, lanjut Jokowi, sang wakil gubernurnya memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dengannya. "Kebetulan, saya sama wagub kesenangannya berbeda. Pak Ahok keluar-keluar, enggak seneng. Senengnya di dalam kantor, ya sudah," ujarnya sambil tersenyum. Menurut Jokowi, blusukan bersama Basuki itu dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi antara dia yang berada di lapangan dengan Basuki yang ada di belakang meja mengurusi administrasi. "Supaya satu bahasa. Ooo, kampung deret yang bagus itu kayak di Petogogan, bukan di lainnya. Nah, selanjutnya pakai itu," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, untuk pertama kalinya sejak menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama blusukkan bareng pada Kamis (27/2/2014) kemarin. Mereka blusukan ke empat tempat, yakni Kalijodo, hutan Kota Penjaringan, Pasar tradisional Ciplak Jatinegara serta Pasar tradisional Obor, Pasar Rebo. Jokowi hanya melempar senyum ketika ditanya wartawan, apa aksi blusukan bersama Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah 'latihan' bagi Basuki mendalami persoalan Jakarta.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai semakin banyak komentar negatif tentang dirinya. Ia menganggap komentar-komentar itu sebagai koreksi untuk pekerjaannya.

Jokowi mengatakan, setiap malam ia berita-berita JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, khususnya berita yang terkait dengannya dan masalah Ibu Kota. Jokwoi juga membaca komentar-komentar pembaca di artikel tersebut. Ia bahkan mengingat akun-akun pembaca, terutama yang sering memberikan komentar negatif untuknya.

"Saya hapal kok, kayak Quenbee, T@xi, Jurangan Minyak. Saya lihat makin ke sini makin banyak. Ya, saya anggap sebagai koreksi saja," kata Jokowi saat berbincang-bincang dengan redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Jumat (28/2/2014) pagi.

Jokowi menganggap wajar bila komentar negatif itu bertambah banyak. Menurutnya, hal itu tidak berhubungan dengan panasnya persaingan politik jelang pemilihan umum 2014.

Kedatangan Jokowi itu atas undangan redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT. Jokowi bersama puluhan pegiat sepeda melakukan perjalanan dengan sepeda dari rumah dinas Gubernur DKI menuju kantor JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT dengan jarak tempuh 16 kilometer. Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam tersebut, Jokowi memberikan penjelasan tentang permasalahan-permasalahan dalam pembangunan Jakarta.

Fabian Januarius Kuwado Rombongan gowes bersama Jokowi distop polisi di Jalan HR Rasuna Said karena rombongan Wapres Boediono melintas, Jumat (28/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku pasrah atas peristiwa distopnya rombongan sepeda di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rombongan Jokowi distop saat iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono melintas. "Kita memang ada di jalur lambat, sih. Tapi ya tetap distop, ya berhentilah," ujar Jokowi di kantor Kompas Gramedia, Palmerah Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014) pagi. Jokowi tak mempersoalkan peristiwa itu. Menurutnya, penyetopan seperti itu memang standar operasional prosedur melekat sepatutnya bagi seorang pemimpin negara. Wartawan menggoda pria yang yang disebut-sebut menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan presiden mendatang. "Nanti, kan bapak yang menyetop orang ya," ujarnya. Jokowi tidak menjawab. Politisi PDIP itu hanya tersenyum. Sebelumnya diberitakan, rombongan sepeda Joko Widodo sempat tertahan iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pantauan, Jokowi yang bersepeda ditemani beberapa orang redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, pegiat sepeda serta beberapa duta besar negara sahabat, distop oleh Polisi, tepat sebelum Kedutaan Besar Australia. "Maaf Pak, berhenti sebentar, ada iring-iringan Wapres," ujar sang Polisi. Jokowi yang berada di depan rombongan sepeda tersebut pun hanya tersenyum. Jokowi dan rombongan berhenti mengayuh sepeda. Sebenarnya aktivitas sepeda tersebut sama sekali tidak mengganggu laju iring-iringan RI 2. Sebab, sepeda mengambil jalur lambat, sedangkan iring-iringan Wapres melaju di jalur cepat. "Ini kejadian langka ini," celetuk salah satu pesepeda seraya tertawa. Sejatinya, alat bernama pawang geni tersebut adalah sebuah tong sebagai penampung air berkapasitas 200 liter yang diletakkan di atas besi beroda, dilengkapi pompa, selang sepanjang lebih kurang 10 meter, dan alat penyemprot seperti milik pemadam kebakaran. Alat ini memiliki dimensi lebar 80 cm dan tinggi 150 cm.

Fabian Januarius Kuwado Rombongan gowes bersama Jokowi distop polisi di Jalan HR Rasuna Said karena rombongan Wapres Boediono melintas, Jumat (28/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku pasrah atas peristiwa distopnya rombongan sepeda di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rombongan Jokowi distop saat iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono melintas. "Kita memang ada di jalur lambat, sih. Tapi ya tetap distop, ya berhentilah," ujar Jokowi di kantor Kompas Gramedia, Palmerah Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014) pagi. Jokowi tak mempersoalkan peristiwa itu. Menurutnya, penyetopan seperti itu memang standar operasional prosedur melekat sepatutnya bagi seorang pemimpin negara. Wartawan menggoda pria yang yang disebut-sebut menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan presiden mendatang. "Nanti, kan bapak yang menyetop orang ya," ujarnya. Jokowi tidak menjawab. Politisi PDIP itu hanya tersenyum. Sebelumnya diberitakan, rombongan sepeda Joko Widodo sempat tertahan iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pantauan, Jokowi yang bersepeda ditemani beberapa orang redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, pegiat sepeda serta beberapa duta besar negara sahabat, distop oleh Polisi, tepat sebelum Kedutaan Besar Australia. "Maaf Pak, berhenti sebentar, ada iring-iringan Wapres," ujar sang Polisi. Jokowi yang berada di depan rombongan sepeda tersebut pun hanya tersenyum. Jokowi dan rombongan berhenti mengayuh sepeda. Sebenarnya aktivitas sepeda tersebut sama sekali tidak mengganggu laju iring-iringan RI 2. Sebab, sepeda mengambil jalur lambat, sedangkan iring-iringan Wapres melaju di jalur cepat. "Ini kejadian langka ini," celetuk salah satu pesepeda seraya tertawa. Sejatinya, alat bernama pawang geni tersebut adalah sebuah tong sebagai penampung air berkapasitas 200 liter yang diletakkan di atas besi beroda, dilengkapi pompa, selang sepanjang lebih kurang 10 meter, dan alat penyemprot seperti milik pemadam kebakaran. Alat ini memiliki dimensi lebar 80 cm dan tinggi 150 cm.

Fabian Januarius Kuwado Rombongan gowes bersama Jokowi distop polisi di Jalan HR Rasuna Said karena rombongan Wapres Boediono melintas, Jumat (28/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Rombongan sepeda Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat tertahan iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014) pagi. Pantauan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Jokowi yang bersepeda ditemani tim JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, pegiat sepeda, serta beberapa duta besar negara sahabat, distop oleh polisi, tepat sebelum Kedutaan Besar Australia. "Maaf Pak, berhenti sebentar. Ada iring-iringan Wapres," ujar sang polisi. Jokowi yang berada di depan rombongan sepeda tersenyum. Semuanya pun berhenti mengayuh sepeda. Sebenarnya, aktivitas sepeda tersebut sama sekali tidak mengganggu laju iring-iringan RI 2. Sebab, sepeda mengambil jalur lambat, sedangkan iring-iringan Wapres melaju di jalur cepat. "Ini kejadian langka ini," celetuk salah satu pesepeda seraya tertawa. Rombongan berhenti sekitar satu menit. Setelah iring-iringan Wapres lewat, rombongan pun kembali melaju. Rencananya, Jokowi dan rombongan akan menuju SCBD Sudirman sebelum ke kantor redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT di Palmerah Selatan, Jakarta.

Jum'at, 28 Februari 2014 | 07:52 WIB

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Basuki Tjahaja Purnama melakukan sidak (blusukan) bersama di Kampung Deret Petogogan, Jakarta, Kamis (27/2). ANTARA/Dhoni Setiawan

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Jakarta--Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, menghabiskan waktu bersama dengan blusukan bareng, Kamis, 27 Februari 2014. Ini pertama kalinya mereka kompak blusukan, karena biasanya Ahok-sapaan Basuki-lebih banyak bekerja di balik meja kerjanya. ( Hari Ini Jokowi-Ahok Blusukan Bareng) dan Jokowi-Ahok Melipir ke Kali Jodo)Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan ada dua analisis kemungkinan Jokowi mengajak Ahok blusukan. Kemungkinan pertama, Ahok akan memainkan peran sebagai DKI 1, jika Jokowi menjadi calon Presiden."Bisa jadi Jokowi seperti memberitahukan kepada Ahok terkait kinerjanya selama ini, perannya dia menjadi DKI 1 itu apa, biar tidak kaget kalau nantinya Ahok mengantikan posisinya," kata Yunarto saat dihubungi Tempo, Kamis 27 Februari 2014.Hipotesa yang kedua, kata Yunarto, mengenai pembagian tugas mereka. Saat ini, dia melanjutkan, muncul berbagai masalah seperti pengadaan Transjakarta, lambatnya normalisasi Sungai, hingga Monorel. "Mungkin ini kesepakatan mereka, karena biasanya Ahok yang di kantor dan lebih sering bertemu Kepala Dinas, mereka melihat masalah itu langsung di lapangan," ujarnya."Tapi ini hanya spekulasi saya. Kedua(analisis)nya baik dan mendukung. Kalau Jokowi jadi Capres dan digantikan Ahok, itu baik, dan kalau ini hanya pertukaran tugas mereka, itu juga baik," kata Yunarto menegaskan. ( Blusukan, Ahok Kelaparan)Ahok: Kampung Deret Petogogan Seperti TownhouseResmikan Pasar Ciplak, Jokowi Lihat-lihat PakaianJokowi Kecewa Kampung Deret Petogogan MolorDKI Tawarkan Lahan Jakarta Timur untuk Foxconn

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT AMBON -- Penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan dilakukan asing.

"Meski banyak yang menggunakan cara-cara kotor, saya kira elite politik kita belum sampai ke tahap itu. Apalagi terhadap seorang gubernur. Jadi penyadapan Jokowi lebih mungkin oleh asing," kata pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Amir Kotarumalos, di Ambon, Jumat (28/2).

Ia lebih curiga asing karena terkuaknya beberapa kasus penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh pemerintahan di Indonesia oleh Australia.

Menurut dia, Jokowi adalah sosok negarawan fenomenal yang memiliki ciri-ciri satria piningit. Kepemimpinannya sebagai gubernur selama ini pun mampu mengambil hati rakyat.

Sama seperti pejabat negara lainnya, kemungkinan penyadapan terhadap Jokowi juga terkait dengan urusan politik pemerintahan yang ada hubungannya dengan usaha asing di Indonesia.

"Dia merakyat dan fenomenal, kemungkinan masalah politik dan pemerintahan yang ada kaitannya dengan urusan asing dengan Indonesia. Apalagi sekarang menjelang pileg April nanti," katanya.

Amir menambahkan, jelang pileg dan persiapan pilpres, pemerintah harus mengantisipasi segala sesuatu menyangkut asing. Termasuk adanya campur tangan dalam urusan politik dalam negeri.

Keamanan dan ketertiban di daerah juga harus dijaga semaksimal mungkin. Sehingga hiruk-pikuk pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

"Jelang pileg dan pilpres ini pasti akan ada banyak peristiwa yang terjadi. Antisipasi akan lebih baik untuk memaksimalkan persiapan berlangsungnya pesta rakyat di republik ini," ujarnya

http://ift.tt/1dGqwCY Januarius Kuwado Tim gowes JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di rumah dinas gubernur Jalan Taman Surapati, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Setiap Jumat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu bersepeda menuju kantornya di Balaikota Jakarta. Hari ini, tim gowes JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT dan KG Cycles menjemput Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Jakarta Pusat, untuk bersama ke kantor Kompas Gramedia.Pukul 05.30, Jumat (28/2/2014), rombongan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT dan KG Cycles berangkat dari kantor Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan. Meski cuaca sedikit mendung, tim tetap semangat menggowes sambil berdoa agar pagi ini hujan tidak turun.Rombongan tiba di rumah dinas Gubernur sebelum pukul 06.00. Di sana, tim JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT dan KG Cycles bergabung dengan rombongan Bike to Work, Dubes Denmark Martin Bille Hermann, dan Dubes Norwegia Stig Ingemar Traavik, yang biasa bersepeda bareng Jokowi.Rencananya, rombongan berjumlah 20 orang itu akan mengiringi Jokowi ke Kedutaan Besar Denmark, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rombongan berangkat dari rumah dinas pukul 06.35. Dari Kedubes Denmark, rombongan akan langsung bersepeda ke kantor Kompas Gramedia dan bersilaturahim dengan redaksi JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.

http://ift.tt/1bmvtmP JANUARIUS KUWADO Gubernur Jakarta Joko Widodo menunjukkan desain monorel kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur Jakarta Joko Widodo tidak ingin pembangunan monorel di Jakarta merugi besar. Oleh sebab itu, hingga saat ini perjanjian kerja sama antara PT Jakarta Monorel (JM) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak kunjung dirampungkan. "PKS itu sampai sekarang belum kita pegang. Kita mau hati-hati agar semua diuntungkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Ada tiga poin perjanjian kerja sama yang masih dirundingkan antara Pemprov DKI dengan PT JM. Pertama, soal jaminan bahwa Pemprov DKI akan memberikan dana segar jika pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi. Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan, mana yang tidak. Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame dan lainnya, cukup signifikan. "Tapi yang namanya MRT atau monorel itu memang diperlukan. Kan macetnya sudah kayak gini (parah). Makanya, kita pingin nyelesain macet tanpa harus rugi banyak," lanjut Jokowi. Jokowi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bakal menggelar pertemuan dengan PT JM, Jumat (28/2/2014) besok untuk merampungkan PKS tersebut. Jokowi berharap pertemuan dapat menghasilkan yang terbaik.

http://ift.tt/1bmvtmP JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninjau pembangunan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku dia yang meminta agar bisa ikut Joko Widodo blusukan. Dia ingin melihat langsung kondisi di lapangan seperti yang selama ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta."Saya mau tahu tugas (Dinas) PU itu sebagai apa. Saya juga mau nanti PU bertugas seperti di zaman Belanda sebagai pemilik jalan sehingga PU tahu kondisi jalan yang ada ketika saya akan menandatangani berkas administrasi," kata Ahok di sela-sela blusukan ke Kampung Deret Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).Selain itu, dia juga ingin mengerti apa yang dibicarakan Jokowi mengenai kondisi di lapangan. Misalnya, wilayah mana yang perlu dibangun dan alat berat yang dibutuhkan."Sehingga, saya bisa mengawasinya di belakang meja untuk buat laporan di administrasi. Turun ke lapangan biar nyambung dengan maunya Pak Gubernur. Kalau saya enggak turun, saya enggak akan kebayang," kata dia. Jokowi yang berdiri tepat di sebelah Ahok ikut membenarkan pernyataan wakilnya itu. Menurutnya, selama ini, mereka memang membangun sistem pembagian kerja. Jokowi banyak berada di lapangan, sementara Ahok di belakang meja."Ke depannya, wali kota, camat, lurah, juga harus mulai kontrol, biar lebih enteng. Enggak mungkin selama lima tahun Pak Gubernur blusukan terus kalau sudah terbangun sistemnya," jelas Ahok. Pantauan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, aksi blusukan keduanya dilakukan di tengah kondisi hujan rintik-rintik. Dengan berkemeja batik coklat, Jokowi dan Ahok berkeliling ke proyek pembangunan tempat tinggal yang telah 50 persen rampung tersebut. Keduanya berkeliling sambil berdiskusi tentang perkembangan proyek andalan keduanya tersebut."Bagus, ya, Pak. Ini tipe 36 kan, ya?" tanya Ahok kepada Jokowi. "Bukan bagus lagi, ini sudah bagus banget," jawab Jokowi. "Iya, mirip town house," timpal Ahok. Pembangunan kampung deret di Petogogan direncanakan selesai pada Februari 2014. Namun, karena faktor cuaca buruk dan kendala pasokan material, penyelesaiannya molor dan diperkirakan rampung pada Maret hingga April 2014.

http://ift.tt/1bmvtmP JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninjau pembangunan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku dia yang meminta agara bisa ikut Joko Widodo blusukan. Dia ingin melihat langsung kondisi di lapangan seperti yang selama ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta."Saya mau tahu tugas (Dinas) PU itu sebagai apa. Saya juga mau nanti PU bertugas seperti di zaman Belanda sebagai pemilik jalan, sehingga PU tahu kondisi jalan yang ada ketika saya akan menandatangani berkas administrasi," kata Ahok di sela-sela blusukan ke Kampung Deret Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).Selain itu, dia juga ingin mengerti apa yang dibicarakan Jokowi mengenai kondisi di lapangan. Misalnya, wilayah mana yang perlu dibangun, dan alat berat yang dibutuhkan."Sehingga, saya bisa mengawasinya di belakang meja untuk buat laporan di administrasi. Turun ke lapangan biar nyambung dengan maunya Pak Gubernur. Kalau saya enggak turun, saya enggak akan kebayang," kata dia. Jokowi yang berdiri tepat di sebelah Ahok ikut membenarkan pernyataan wakilnya itu. Menurutnya, selama ini, mereka memang membangun sistem pembagian kerja. Jokowi banyak berada di lapangan, sementara Ahok di belakang meja."Ke depannya wali kota, camat, lurah juga harus mulai kontrol, biar lebih enteng. Enggak mungkin selama lima tahun Pak Gubernur blusukan terus kalau sudah terbangun sistemnya," jelas Ahok. Pantauan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, aksi blusukan keduanya dilakukan di tengah kondisi hujan rintik-rintik. Dengan berkemeja batik coklat, Jokowi dan Ahok berkeliling ke proyek pembangunan tempat tinggal yang telah 50 persen rampung tersebut. Keduanya berkeliling sambil berdiskusi tentang perkembangan proyek andalan keduanya tersebut."Bagus, ya, Pak. Ini tipe 36 kan, ya?" tanya Ahok kepada Jokowi. "Bukan bagus lagi, ini sudah bagus banget," jawab Jokowi. "Iya, mirip town house," timpal Ahok. Pembangunan kampung deret di Petogogan direncanakan selesai pada Februari 2014. Namun, karena faktor cuaca buruk dan kesulitan pasokan material, penyelesaiannya molor dan diperkirakan rampung pada Maret hingga April 2014.

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.COM/ DIAN FATH Rumah Susun Marunda Cluster C-3 di Cilincing, Jakarta Utara. Gambar diambil pada 17 Juli 2013.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Praktik ilegal menyewakan hunian rumah susun di Jakarta rupanya masih terjadi. Tidak lagi hanya satu atau dua hunian yang jadi "obyekan" oknum tak bertanggung jawab, tetapi kini ratusan hunian dialihsewakan secara bebas. Di Cluster A, Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, misalnya, terdapat lebih dari 200 hunian yang disewakan. Penyewa adalah orang-orang yang secara administrasi tak diperbolehkan mendapatkan rusun dari pemerintah, yakni ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Bagaimana modus alih sewa rusun itu? Siapa saja yang terlibat? JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Rabu (26/2/2014), mewawancarai salah satu tim gubernur dan wakil gubernur yang melaksanakan inspeksi mendadak untuk membongkar praktik alih sewa di rusun Marunda tersebut. "Di Cluster A ada empat blok yang banyak disewakan ke mahasiswa. Dari operasi kami, ada lebih dari 200 hunian yang disewakan. Gila kan?" terang pria yang meminta anonimitas untuk wawancara ini. Dia melanjutkan, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Rusun Marunda Maharyadi seakan tutup mata dengan aksi alih sewa. Pasalnya, meski berdasarkan laporan dia sering kali datang untuk meninjau rusun di sana, praktik ilegal itu nyatanya masih terjadi. "Terlalu menuduhlah kalau kita bilang Kepala UPT bekerja sama. Tapi bisa dibilang dia tutup mata. Pura-pura tidak tahu. Jadi kayak gubernur dan wakil gubernur dicurangin bawahan gitu, " ujarnya. Modus alih sewa hunian rusun yang terjadi adalah melalui warga rusun yang telah tinggal lama di sana. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun untuk mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa. Setiap bulan, para mahasiswa itu diminta ongkos sewa bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Mereka mendapat fasilitas listrik dan air di dalam hunian itu. Sayangnya, sidak tidak menemukan kepada siapa mereka membayar.Mengungkap praktik alih sewa hunian rusun ini bukan perkara mudah. Anggota tim ini harus berhadapan dengan oknum warga yang menyewakan rusun, bahkan sempat dikerumuni dan nyaris dikeroyok mafia rusun sebelum diselamatkan polisi."Mereka itu sudah lingkaran mafia. Saling melindungi. Enggak tau mereka bekerja sama dengan Kepala UPT atau enggak. Tapi dia (Kepala UPT) pasti sih tahu, enggak mungkin enggak tahu," ujarnya. Ahok meradang, Jokowi berkerut Temuan fakta itu menjadi dasar diselenggarakannya pertemuan antara Wakil Gubernur, Kepala UPT Rusun Marunda, kepolisian, staf Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah, serta pihak lain pada Rabu siang. Di dalam rapat itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama meradang. Basuki marah-marah kepada sejumlah peserta rapat, mempertanyakan praktik ilegal tersebut bisa terjadi. " Gua penjarain semua yang terlibat," tegas Basuki dalam rapat tertutup tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengerutkan dahi saat JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT mengonfirmasi temuan itu. Menurut dia, memang tidak mudah mengontrol ribuan hunian di rusun tersebut. Namun, bukan berarti pihaknya mengabaikan penyelewengan. Jokowi pun berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dengan serius. "Semua yang tak sesuai aturan pasti ditindak, dicopot," ujarnya. Kepala UPT Rusun Marunda Maharyadi, yang ditemui setelah rapat di ruang pertemuan Wagub DKI, enggan menjawab pertanyaan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT. Dia berkilah akan ke toilet terlebih dahulu. Setelah ditunggu lama, rupanya dia menyelinap keluar toilet sehingga belum ada keterangan yang didapat darinya. Kendati demikian, dalam rapat, Maharyadi mengatakan kepada Basuki bahwa dia telah mencium praktik alih sewa itu. Dia pun mengaku telah melaporkan kasus itu ke polisi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Derasnya wacana mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon Presiden pada Pemilu Presiden 2014, dinilai rawan mengulang "pola" pengkhianatan dalam politik Indonesia. Bila memang Jokowi juga punya keinginan maju menjadi calon presiden sebaiknya segera mengutarakannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri."Mas Jokowi kalau mau maju, silakan saja, tapi minta baik-baik (kepada Megawati). Bu Mega sudah terlalu sering dikhianati," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Rabu (26/2/2014).Jokowi, ujar Dradjad, bisa saja menjadi calon alternatif presiden bagi partai selain PDI-P. Namun, kata dia, bila Jokowi maju menjadi calon presiden tanpa "restu" Megawati, maka sikap Jokowi akan semakin membudayakan politik pengkhianatan.Selama ini, tutur Dradjad, politik Indonesia kental dipenuhi pengkhianatan. Dia pun menilai munculnya kelompok pro-Jokowi (Projo) tidak etis secara politik."Persaingan politik silakan, tapi jangan menikam dari belakang. Saya pribadi berpandangan etika politik harus ditegakkan," kata Dradjad. Dia pun mengatakan sampai sekarang masih berpendapat bakal calon presiden yang akan diusung PDI-P adalah Megawati.Secara psikologis, menurut Dradjad Megawati masih punya keinginan untuk mengabdi kepada bangsa. "Jangan remehkan Bu Mega. PDI-P punya basis massa pendukung Mega yang amat solid," kata dia.Terkait kemungkinan Jokowi maju menjadi calon presiden, Dradjad mengatakan Jokowi akan muncul dalam skenario tiga atau empat calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, kata dia, skenario tiga atau empat kandidat itu tidak akan terjadi bila PDI-P mengusung Jokowi sebagai calon presiden.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengungkapkan adanya ganjalan politik jika Jokowi maju sebagai calon Presiden (capres) diluar PDI Perjuangan.

Drajad menuturkan politik di Indonesia seringkali terjadi pengkhianatan. Ia pun pernah menyampaikan ke loyalis Jokowi, agar jangan melestarikan budaya seperti itu.

"Kalau Jokowi maju tanpa restu Megawati, akan jadi politik pengkhianatan. Yang punya kemungkinan (maju capres) tapi tak ada kewenangan di partai, hanya Jokowi. Kalau itu terjadi, (Jokowi maju tanpa restu Mega), itu terjadi pengkhianatan," ujar Drajad Wibowo di Soeltan Coffe, Rabu (26/2/2014).

Drajad kemudian menjelaskan kendala selanjutnya jika capres yang diajukan tak mendapat restu dari Ketua Umum Partai. Menurutnya yang bisa tanda tangan di KPU mengenai capres yang diusung parpol, hanya Ketua Umum dan Sekjen parpol.

"Kalau tidak mau tanda tangan, harus ada penggantian. Ini syarat legalitas dan tidak mudah. Syarat legalitas persulit capres-capres alternatif masuk. Kalau parpol lakukan penggantian, harus didaftar di Kemenkumham. Sementara waktu pendaftaran di KPU sempit," paparnya.

Drajad mencontohkan adanya konflik internal partai mengenai calon yang diusung dalam pemilukada. Menurutnya pimpinan parpol di daerah yang berhak tanda tangan, justru menghilang saat calon yang diusungnya akan mendaftar ke KPU.

"Di pilkada, banyak yang lucu-lucu. Yang berhak tanda tangan, ponselnya malah tidak aktif. Tapi kalau untuk pilpres, rasanya sulit kalau misalnya ketua umum seperti SBY atau Ical menghilang," ujarnya.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih baik daripada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, kepemimpinan Risma lebih baik dan jauh dari pencitraan jika dibandingkan Jokowi.

"Ibu Risma lebih sophisticated, lebih canggih, lebih alternatif dibanding Jokowi. Dia lebih jauh dari kebisingan media dan jauh dari sisi pencitraan," kata Ramadhan dalam diskusi "Mencari Tokoh Pesaing Jokowi" di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengakui bahwa Jokowi populer dan disukai masyarakat. Namun, ia mempertanyakan kompetensi dan kapabilitas untuk mengelola negara Indonesia.

"Saya lihat Jokowi sederhana dan kesannya baik. Tapi harus kita lihat track record-nya. Dan Pak Jokowi skalanya, skala daerah. Belum teruji," ujar Ramadhan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo juga memuji kepemimpinan Risma. Menurut Drajad, kepemimpinan Risma di Surabaya lebih efektif dibandingkan kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta.

"Sewaktu menjadi Dinas Pertamanan Surabaya, dia kan bagus sekali sehingga diangkat oleh Bambang DH (mantan Wali Kota Surabaya) ke posisi yang lebih tinggi dan seterusnya," kata Drajad.

Sementara itu, peneliti Cyrus Network, Hasan Batupahat, juga mengatakan hal senada. Menurut Hasan, Risma lebih baik daripada Jokowi dari segi kinerja dan kompetensi. Kepemimpinan Risma, kata dia, juga lebih teruji daripada Jokowi.

"Waktu itu dia masih Wali Kota Solo. Sementara Risma sudah memimpin Surabaya yang (jumlah) masyarakatya setengahnya Jakarta, APBD-nya sepersepuluhnya Jakarta. Dan berhasil," kata Hasan.

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT/Robertus Belarminus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di acara peresmian logo baru Jakarta Monorail. Rabu (16/10/2013).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bernegosiasi dengan PT Jakarta Monorel (JM) terkait beberapa poin kerja sama. Pemprov DKI Jakarta tidak mau merugi karena perjanjian kerja sama (PKS) yang salah, seperti pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada tiga hal yang masih dalam perundingan antara pihaknya dan PT JM, pemegang izin pembangunan monorel di Jakarta. Pertama, soal jaminan bahwa pemerintah akan memberikan dana segar jika nantinya pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi."Dalam PKS yang lama disebut bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 160.000 per hari, kita (Pemprov DKI) harus beri subsidi. Nah, itu yang kita sekarang enggak mau," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/2/2014) sore.Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan dan mana yang tidak. Jangan sampai, lanjut Jokowi, Pemprov DKI abai terhadap hal ini.Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame, dan lainnya, cukup signifikan."Negosiasi ini enggak ada tenggat waktunya sih, tapi itu akan kita kejar terus supaya cepat rampung. Secepatnyalah," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, PKS antara Pemprov DKI dan PT JM diketahui habis masa waktunya pada awal 2014 ini. Terdapat beberapa poin dalam PKS yang Pemprov DKI ingin ubah. Negosiasi tersebut tak lebih hanya untuk memastikan bahwa Pemprov DKI tak merugi karena proyek monorel tersebut.Monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET) terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Sedangkan blueline memiliki panjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.

http://ift.tt/1bmvtmP JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo naik ke dalam alat berat dalam peresmian pembangunan kembali monorel di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah jika disebut terburu-buru melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek monorel di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa proyek monorel sudah ada sejak era kepemimpinan sebelumnya."Mau groundbreaking seribu kali juga enggak apa-apa. Wong ini bukan duit kita kok, bukan APBD, kok ribut," ujarnya di Balaikota pada Selasa (25/2/2014) sore. Pada eranya, Jokowi berniat membangun sistem transportasi massal yang baik. Oleh sebab itu, dia menyetujui kelanjutan pembangunan monorel, yang sempat terhenti. Soal keberadaan PT Jakarta Monorel (JM) pada proyek itu, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, PT JM memang memiliki izin pembangunan. " Gimana kalau kita berhentikan (izinnya) lalu diganti dengan pihak lain? Ya pasti mereka menggugatlah. Daripada gugat-menggugat, bisa berpuluh-puluh tahun itu, makanya kita lanjutkan saja," ujarnya. "Pada perjalanannya, mereka (PT JM) ngomong, 'Pak, kita mau kerja sama dengan ini Pak'. Terserah, itu urusan kamu. Kalau saya mah enggak ada masalah, asal kerjanya benar," lanjutnya. Terkait groundbreaking yang dimulai sebelum perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT JM rampung, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut bisa dilaksanakan seiring proyek berjalan. Menurutnya, hal itu fleksibel. Sebelumnya diberitakan, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mempertanyakan, mengapa groundbreaking monorel dilakukan sebelum PKS rampung. Hal itu dianggap sebagai bentuk keteledoran Pemprov DKI Jakarta. Groundbreaking monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET) dilakukan pada 16 Oktober 2013 lalu. Proyek senilai Rp 15 triliun tersebut terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Adapun blueline memiliki panjang 9,7 kilometer, dan akan membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek, dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur, serta Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerindra meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melaporkan aksi penyadapan ke kepolisian. Hal itu dilakukan agar kepolisian dapat menyelidiki kasus tersebut.

"Kita minta kepolisian mengusutnya perlu dilaporkan kepada polisi agar supaya polisi menyelidikinya membuat terang," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Martin mengatakan jangan sampai kabar penyadapan Jokowi hanya menjadi isu saja. Anggota Komisi III DPR itu mengharapkan polisi mengusut dengan tuntas agar kasus penyadapan tidak terulang.

Mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Martin mengatakan Mantan Bupati Belitung Timur yang juga kader Gerindra itu tidak melaporkan adanya ancaman.

"Kita dukung mengusut. Pak Ahok setahu saya tidak ada," katanya.

Sebelumnya diberitakan, bukan hanya soal penyadapan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo perlahan-lahan mengakui bahwa banyak yang mencoba mencelakakan dirinya. Hari ini Joko Widodo membenarkan bahwa kapal yang hendak ia tumpangi diledakkan oleh oknum.

"Itu kejadian setahun yang lalu," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi saat 'blusukan' di Jalan S Parman, Jakarta Barat, Senin (24/2/2014).

Namun, Jokowi enggan menjelaskan detail peristiwa tersebut. Ia sendiri menegaskan dirinya sudah tidak ingin memikirkan hal itu. Ia memilih konsentrasi membenahi persoalan Jakarta, seperti memperbaiki drainase di Jakarta.

"Saya sekarang ini ngurusi kartu jakarta pintar, ngurusi genangan, ngurusi pasar," kata Jokowi.

Mengenai upaya sabotase tersebut juga dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2014).

"Saya juga dengar hal itu, tetapi kita tidak bisa mengkonfirmasi, apakah hal itu disengaja atau tidak," kata Puan.

Sebelumnya beredar kabar, Jokowi telah diteror oleh pihak tak dikenal. Contohnya, saat Jokowi ingin ke Pulau Seribu, tiba-tiba kapalnya meledak. Kemudian, ban mobil Jokowi juga disobek-sobek.

http://ift.tt/1fl7JMX NICOLAS MANAFE Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjalan kaki di sekitar Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Arus lalu lintas di seputar Tanah Abang, Jakarta Pusat, biasanya macet. Namun, saat Gubernur Jakarta Joko Widodo blusukan ke kawasan itu, Selasa (25/2/2014) siang, mendadak arus lalu lintas lancar. Jokowi datang ke kawasan belanja itu sekitar pukul 12.30 WIB. Rombongan melewati Jalan Kebon Jati, dari arah belakang Blok G. Di sana banyak angkutan umum yang ngetem di tepi jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Tiba-tiba, muncul beberapa petugas satpol PP dan Dinas Perhubungan menghampiri angkot ngetem itu. Mereka menyuruh sopir angkot untuk segera jalan supaya lalu lintas jadi lancar. Jokowi pun berjalan tanpa terkena kemacetan.Petugas Dishub DKI dan satpol PP terlihat masih sibuk menertibkan arus lalu lintas di Jalan Kebon Jati meski Jokowi sudah pergi. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas menyuruh angkot dan bus untuk cepat-cepat jalan. " Huu, sekarang aja ada Gubernur, baru kerja. Tadi di sini macet, enggak ada yang jaga. Noh, satpol PP-nya pada ngopi di warung," celetuk salah seorang pengunjung pasar. Di Blok G, Jokowi meninjau beberapa kios pedagang dan beberapa kios makanan. Jokowi berbincang dengan pedagang di sana. Warga berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama Jokowi.

Fabian Januarius Kuwado Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau tanggul Kali Grogol di tepi Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat. Saban hujan, jalan itu tergenang air.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan trotoar selebar dua meter di sepanjang Jalan Letjen S Parman, Grogol, Jakarta Barat. Batu merah berpadu abu-abu menjadi warna dasar trotoar itu. Di antara badan trotoar dan jalan, ada pula ruang terbuka hijau selebar satu meter, yang berpagar. Namun, trotoar ini diduga merupakan penyebab genangan air yang kerap memutus arus lalu lintas di ruas Jalan S Parman setiap kali hujan turun."Trotoarnya cantik kan kalau dilihat? Itu memang program 'beautifikasi' (mempercantik) trotoar. Rupanya ada fungsi selain estetika yang tidak diperhatikan. Fungsi saluran airnya tak ada," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, di lokasi trotoar itu, Senin (24/2/2014) siang.Di sepanjang trotoar yang rapi dan enak dilihat itu ternyata tak ada mulut air untuk mengalirkan air dari badan jalan ke saluran air di bawah trotoar. Menurut Rudy, trotoar itu adalah milik Kementerian Pekerjaan Umum. Rudy menyebutkan, di DKI Jakarta ada 40 jalan yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum, berikut trotoar di sisi jalan tersebut. Dari jumlah itu, sebut dia, 30 hingga 40 persen di antaranya tidak layak. Tidak ada mulut air, seperti halnya kasus di Jalan S Parman. Kondisi itu antara lain terjadi juga di Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Arteri Pondok Indah, dan Jalan DI Panjaitan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Rudy mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk beberapa lokasi trotoar bermasalah itu, kata Rudy, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membuat mulut air untuk mengantisipasi genangan air saat hujan turun. Tidak percaya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Bidang Jalan Wilayah Jakarta Barat Siska Hermawati bertutur soal koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dia mengatakan, informasi tentang trotoar tanpa mulut air tersebut disampaikan lewat surat, telepon, dan tatap muka."(Reaksi pertama), mereka bengong, nanya, masak sih enggak ada mulut airnya. Harusnya ada. Saya bilang benar kok. Kalau enggak percaya, ayo ikut ke lapangan," ujar Siska. Dia mengaku tak mau memperumit persoalan dengan menelisik penyebab trotoar tak menyediakan jalan untuk air mengalir ke saluran di bawah trotoar. Siska memilih untuk langsung bekerja membuat mulut air. Trotoar yang butuh mulut air untuk mengantisipasi genangan air itu sudah ditandai. Pembuatan mulut air itu menggunakan dana dari APBD 2014 DKI Jakarta dari pos anggaran sewaktu-waktu. Pembuatan mulut air akan dimulai pekan ini dengan target rampung pada Maret 2014.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sering mendapat aduan masyarakat soal genangan air setiap kali hujan turun ini. Meskipun masalah trotoar tanpa mulut air ini bukan satu-satunya penyebab genangan, Jokowi menyatakan tetap bakal ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan itu."Sudah saya perintahkan Dinas PU untuk kerjain (mulut air di trotoar itu). Pekerjaan ini kan memang pekerjaan lapangan, jadi harus dicek, harus detail. Kalau ndak dilihat betul, ya enggak akan mengerti lapangan," tegas Jokowi."Sekarang kan masyarakat enggak mau tahu, pokoknya banjir, Jokowi saja. Siapa yang anu (salah), saya yang dimarah-marahi. Ya itu kan memang tugas kami. Jadi dikerjakan sajalah," lanjutnya. Enggan berpolemik Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Soemadilaga bersikukuh mengatakan tak mungkin trotoar milik Kementerian Pekerjaan Umum tak memiliki mulut air. Sebab, kata dia, pembangunan trotoar memiliki standar yang harus dimiliki.Namun, Danis mengatakan pula bahwa bukan berarti tidak mungkin terjadi ada trotoar tanpa mulut air. Dia pun menolak berkomentar lebih lanjut. "Saya tidak ingin jadi polemik," ujarnya. Danis juga mengatakan, genangan yang terjadi di sejumlah ruas jalan bukan hanya lantaran tidak ada mulut air di trotoar. Penyebab genangan, sebut dia, bisa juga dari limpasan air sungai atau intensitas hujan yang tinggi. "Genangan itu bisa saja di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Jadi lebih baik jangan saling mengomentarilah. Kita kerjakan saja bersama-sama."

Selasa, 25 Februari 2014 | 05:20 WIB

Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT , Jakarta:Selain disadap, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengalami teror. Tepatnya, kata Jokowi, pada tahun lalu. "Iya, kejadiannya tahun lalu," kata Jokowi di Grogol, Jakarta Barat, Senin 24 Februari 2014. Karena berlalu sudah lama, dirinya mengaku sudah tidak memikirkan hal tersebut. "Sudahlah, itu kan sudah lama." Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengaku bahwa dirinya mendengar adanya teror kepada Jokowi. Salah satunya adalah kejadian saat Jokowi hendak bertolak ke Kepulauan Seribu. Kapal yang akan dinaikinya meledak. Karena sudah terjadi tahun kemarin, Jokowi mengatakan tidak berupaya untuk mencari tahu pelakunya. "Yang sudah terjadi ya sudah," kata dia. (Baca: BIN Sarankan Pengamanan Jokowi Diperketat) Selain soal kapal, saat ditanya soal kejadian ban mobil-nya yang dirobek-robek, Jokowi membenarkan. "Iya, itu tahun kemarin," kata dia. Namun lagi-lagi, Jokowi kembali tak memikirkan hal tersebut. "Saya sedang ngurus banjir, ngurus genangan, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar," kata dia. (Baca: Marciano Norman: Untuk Apa BIN Menyadap Jokowi?)NINIS CHAIRUNNISA

http://ift.tt/MnNxDl Gatra Kepala BIN Marciano Norman

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya melakukan aksi penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini menyusul pernyataan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto yang mengatakan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional. "Bukan, untuk apa BIN dan instansi intelijen negara menyadap Jokowi? Jokowi itu pilihan rakyat Jakarta, masa kita sadap, ya enggak ada," ujar Kepala BIN Marciano Norman di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014). Marciano mengaku tidak tahu siapa pelaku penyadapan terhadap Jokowi. Dia hanya menyebutkan pelakunya bisa saja orang di luar fungsi intelijen resmi yang ada. "(Pelaku) bisa di mana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini. Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata Marciano. Mantan Panglima Kodam Jaya itu pun memastikan BIN menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan berpihak pada kepentingan politik mana pun. "Enggak mungkin pemerintah sadap itu. Dijamin. Saya selaku kepala BIN menjamin itu," ujar Marciano. Sebelumnya, politisi senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengungkapkan pihaknya mencurigai kelompok profesional sebagai pihak yang menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia membantah bahwa alat sadap untuk menguntit Jokowi berasal dari pasaran."Itu betul-betul orang yang profesional yang pasang itu dan sekarang sudah dibersihkan juga oleh orang profesional," ujar Sidarto. Dia menuturkan, dugaan penyadap Jokowi dari kelompok profesional terlihat dari lokasi penyembunyian alat sadap dan cara pemasangannya. "Itu profesional. Saya sudah dengar dua bulan lalu dari Jokowi sendiri," katanya. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI ini pun berkeyakinan motif penyadapan terhadap Jokowi karena masalah kepentingan politik. Jokowi, lanjutnya, dianggap sebagai kompetitor kuat. Namun, hal tersebut diakui Sidarto cukup janggal. Pasalnya, penyadapan seyogianya hanya dilakukan terkait kepentingan nasional. "Dia belum declare kok sudah disadap itu bagaimana. Penyadapan itu pada teroris, separatis, pemimpin gerakan, koruptor. Bukan pada orang-orang baik begitu, dong," protes Sidarto. Apakah ada indikasi pelaku penyadapan merupakan intelijen negara? "Saya enggak mau komentar soal itu. Tapi itu dilakukan oleh profesional. Bukan beli lalu pasang, dari Glodok dipasang, enggak lah. Penyadapan ini keterlaluan, bukan omong kosong," kata mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno itu.

Jakarta - Kabarnya pencapresan Jokowi lewat PDIP sudah final. Jokowi memang belum mau blak-blakan soal pencapresannya, demikian pula Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mau bicara terbuka. Namun sinyal itu semakin jelas, elite PDIP menyimpulkan deklarasi Jokowi tinggal menunggu waktu.

Namun Jokowi tak mau buru-buru bicara soal peluangnya di 2014. Jokowi memilih memainkan 'kode' jalan berlubang yang sedang dimuluskannya.

"Lho gimana, wong jalannya masih kita perbaiki kan," kata Jokowi saat ditanya apakah pencapresannya sudah final, di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

'Politik jalan mulus' ini memang terus dimainkan Jokowi belakangan ini. Sebelumnya, Jokowi juga sempat menjawab dengan 'kode' yang sama saat ditanyai wacana pencapresannya. Setelah sempat memakai alasan hujan, Jokowi kemudian lebih memilih kata 'jalan berlubang' untuk menggambarkan jalannya ke Pilpres 2014.

"Wong namanya jalan banyak yang berlubang, tapi jalan lubang itu musti dibuat mulus, asal dikerjakan siang dan malam. Apalagi hujan sudah tidak ada," kata Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2/2014).

"Kalau jalannya sudah mulus, artinya... biar mulus jalan ke sana," kata Jokowi, menunjuk arah Istana Negara, sembari tertawa.

Kabarnya pencapresan Jokowi memang sudah final, deklarasinya tinggal menunggu waktu saja. Kini sejumlah kandidat cawapres mulai disiapkan. Beberapa nama yang menguat antara lain mantan Wapres Jusuf Kalla dan CEO Trans Corp Chairul Tanjung.

Lalu apakah jalan Jokowi ke Istana benar-benar sudah mulus? Pada akhirnya semua orang termasuk kalangan PDIP Pro Jokowi (Projo) menunggu suara sakti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

(van/nrl)

Punya informasi penting yang ingin Anda laporkan? Atau punya #FotoUnik? Kirim ke PASANGMATA.COM .

Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu

Lapsus

Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak berniat melaporkan penyadapan di rumah dinas dan ruang kerjanya ke polisi.

Jokowi justru melontarkan pernyataan yang bernada guyon, bahwa penyadapnya justru jengkel lantaran yang ia omongin hanya seputar makanan. Jokowi juga merasa disadap itu enak.

"Isinya (percakapan) cuma urusan menu makan. Paling paling soal sate kambing, ikan bakar, gitu-gitu aja. Yang nyadap paling jengkel dengerin itu," ujar Jokowi di Yogyakarta, Sabtu (22/2/2014).

Apa rasanya disadap Pak? "Enak," ujar Jokowi lalu tersenyum.

Menurut Jokowi, ia tidak akan melaporkan ke polisi perihal penyadapannya tersebut. Namun jika yang disadap adalah hal-hal penting, Jokowi akan bereaksi.

"Tapi kalau saya merasa ada hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang bersifat ke pemerintahan, baru saya akan bereaksi," lanjutnya.

Jokowi mengaku rumah dinasnya di Jl Taman Suropati, Nomor 7, Menteng Jakarta Pusat disadap. Penyadapan itu terjadi pada Desember tahun lalu.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengungkap, alat sadap di rumah dinas Jokowi ditempatkan di tiga lokasi yakni kamar mandi, tempat makan, dan tempat tidur. Ruang kerja Jokowi di Balaikota DKI juga disadap.

"Ia di Balai Kota juga disadap kok. Saya ngomong apa adanya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, ruangan kerjanya di Balai Kota Jakarta kerap didatangi tamu penting. Meski disadap, dia tidak merasa khawatir. Sebab, hal yang dibicarakan adalah hal yang ringan-ringan saja.

"Tamu juga apa sih tamu, ya tamunya paling ya ada kontraktor, suplier, warga. Saya terima semua, di rumah juga di sini juga saya terima tidak ada apa-apa. Siapapun ketemu saya gampang mau bicara apa gampang. Tapi kalau masalah tender, ikut saja," kata dia.

Jokowi mengatakan bahwa pengamanan di rumah dinas dan kantornya kini diperketat. Jumlah personel pengamanan ditambah. TRIBUN JOGJA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keengganan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk melaporkan tindak penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya ke aparat kepolisian menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi publik.

Pengamat politik Dhani Syahbandar mengatakan adanya pengakuan penyadapan di rumah dinas Jokowi sebaiknya tidak dilihat secara parsial melainkan harus dinilai secara menyeluruh.

"Ini kan tahun politik, jangan-jangan peristiwa ini hanya sebagai penggorengan isu saja. Bisa jadi juga mencari simpati dan pembentukan opini," kata Dhani yang saat ini menjadi Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Minggu (23/02/2014).

Dhani menjelaskan, saat ini tersiar kabar ada konflik internal di tubuh PDI Perjuangan (PDIP). Kabar tersebut, katanya, melebar dan telah menjadi isu nasional.

"Karena itu, masyarakat beranggapan penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi hanya sekadar dagelan politik atau ketoprak humor untuk mengalihkan isu. Kalau memang itu nyata dan benar-benar terjadi, mengapa tidak lapor polisi? Indonesia 'kan negara hukum," katanya.

Jokowi memang secara mengejutkan mengaku telah disadap. Tiga buah alat penyadap disebut ditemukan di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu. Ketiganya ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.

Jokowi sendiri enggan mempersoalkan penemuan alat sadap tersebut kepada kepolisian. Menurutnya, penyadap tidak akan menemukan hal istimewa di kediamannya tersebut.

Soal pelaku penyadapan, Dhani menerangkan analisisnya lewat sebuah perumpamaan. Ia menyiratkan kecurigaan justru pihak Jokowi dan PDIP lah yang menjadi dalang penyadapan.

"Ibarat seorang pejabat negara yang berkoar-koar tentang penyuapan, tetapi kata Dhani, justru dirinya sendirilah pelaku penyuapan tersebut. Menurut Dhani, tahun 2014 merupakan tahun politik dan sebentar lagi masyarakat Indonesia akan pesta demokrasi. Setelah Pemilihan Legislatif untuk selanjutnya melakukan Pemilihan Presiden. Orang awam di warung-warung kopi, memang membicarakan isu ini, tetapi pendapat mereka tetap sama bahwa ini hanya dagelan politik," katanya.

Dhani mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia sudah terdidik secara politik hingga sulit dibodohi. Dhani menyebut, respons warga atas isu penyadapan itu adalah hal itu bagian dari pembentukan opini.

"Mereka mengatakan, seorang Jokowi adalah sosok yang cerdas. Jokowi mengerti hukum. Kenapa tidak lapor saja ke pihak berwenang. Jadi, sebaiknya jangan menilai persoalan ini secara parsial, tetapi harus dilihat secara menyeluruh," katanya.

Adapun Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda berpendapat penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi sebenarnya bukan hal yang luar biasa.

"Kalau soal konflik internal partai, saya tidak bisa berkomentar karena soal penyadapan ini saja saya tidak terlalu mengikuti isunya. Tapi bila rumah seorang Jokowi disadap itu menurut saya biasa saja," ujarnya.

Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gajahmada (UGM ) ini mengatakan, Jokowi merupakan sosok yang sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta jadi perbincangan publik. Apa pun tindak-tanduknya menjadii sorotan. Bahkan, kata Hanta Yuda, di setiap survei yang diselenggarakan bebeberapa lembaga survei, nama Jokowi selalu leading dan menjadi seorang calon presiden potensial.

"Fenomena Jokowi inilah yang membuat saya menilai bahwa penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya bukan hal yang luar biasa. Banyak yang berkepentingan. Lawan-lawan politik ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Jokowi di rumahnya, itu biasa," tuturnya.

Menurut Hanta Yuda, bila kejadian penyadapan tersebut mau diinvestigasi, siapa pun secara mudah bisa melakukannya. Secara mudah juga pelaku bisa ditemukan.

"Itu 'kan rumah dinas dan menjadii tempat tinggal sehari-hari Jokowi dan keluarganya. Dan salah satu alat sadap itu bahkan ditemukan di ruang paling pribadi. Investigasi saja. Pelakunya pasti bisa dengan mudah bisa ditemukan," tegasnya.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (tengah), saat akan meluncurkan dimulainya pembangunan mass rapid transit (MRT) di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi. JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengatakan, Komisi I akan menindaklanjuti dugaan adanya alat sadap yang dipasang di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, Komisi tengah mengumpulkan informasi apakah benar terjadi penyadapan atau hanya upaya pencitraan. "Komisi I sedang mencari tahu, apakah ini betul-betul sebuah penyadapan atau sebuah cara untuk meningkatkan citra politik saja. Karena itu, kami tidak ingin terburu-buru mengomentari," kata Najib, di Jakarta, Minggu (23/2/2014).Najib mengatakan, aturan mengenai penyadapan belum terlalu ketat sehingga banyak celah yang bisa digunakan untuk penggunaan alat sadap. Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, sejauh ini, petinggi partainya telah melakukan antisipasi terkait aksi penyadapan. "Kami memiliki cara mengurangi berbicara hal-hal yang penting lewat telepon, petinggi-petinggi partai melakukan rapat terbatas tertutup tergantung masalah yang dibicarakan. Kami menghindari berbicara lewat BBM, Whatsapp, lewat SMS atau telepon secara langsung," paparnya. Awalnya, Tjaho mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan jika informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.Jokowi sendiri sudah membenarkan adanya penemuan alat sadap itu.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Dewan Majelis Tinggi Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, saat berbicara dihadapan kader dan simpatisan pada pembukaan Kongres I Partai Nasdem di JCC Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013). Kongres yang diadakan selama dua hari ini untuk menyamakan strategi dalam menghadapi Pemilu 2014 dan mengukuhkan Surya Paloh sebagai ketua umum.

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem menilai, dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Gubernur DKi Jakarta Joko Widodo alias Jokowi adalah cermin adanya kompetisi politik yang tidak sehat. Hal itu dikatakannya menanggapi ditemukannya tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat. "Itu (penyadapan) karena persaingin tidak sehat. Kita berkompetisi dalam persaingan yang tidak sehat. Masyarakat juga tidak sehat. Itu konsekuensi logis," kata Surya, saat ditemui seusai Apel Siaga Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014) malam.Ia mengaku prihatin jika penyadapan itu memang dilakukan untuk kepentingan politik. Akan tetapi, menurutnya, hal ini menjadi konsekuensi dari pejabat publik. "Itu konsekuensi yang harus kita hadapi. Mas Jokowi, Mbak Mega, harus siap dan selalu mempersiapkan diri," katanya. Apakah ia juga khawatir jika ada pihak-pihak yang menyadapnya untuk kepentingan politik tertentu? "Saya bukan penguasa, bukan aparatur negara, antisipasi apa? Doa saja kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita juga kan tidak melakukan sesuatu yang menambah suasana menjadi keruh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya. Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi. Awalnya, Tjaho mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan jika informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.Jokowi sendiri sudah membenarkan adanya penemuan alat sadap itu.

Dok JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT Jusuf Kalla - Joko Widodo

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap dengan gayanya saat menjawab pertanyaan terkait keunggulannya dalam survei. Dia tetap lebih senang bicara masalah Jakarta.Saat melakukan "blusukan" di Tebet, Jakarta Selatan, Jokowi sempat ditanyai komentarnya terkait keunggulannya dalam survei capres, jika bersanding dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia malah menyuruh wartawan menanyakan langung kepada Jusuf Kalla."Katanya siapa? Ya, tanyakan ke Pak JK saja," jawab Jokowi, Minggu (23/2/2014). Jokowi enggan menjawab lagi soal pencapresan. Dirinya kemudian membicarakan mengenai jalan rusak di Ibu Kota. Menurutnya, dia sedang sibuk mengurus hal tersebut."Dibilang, ini kita baru perbaikin jalan. Ada yang dicor ada yang diaspal," ujar Jokowi. Sebelumnya, hasil survei Pusat Data Bersatu menyebut duet Jokowi-JK mencapai 22,3 persen jika dilakukan pada Februari 2014. Sementara jika Jokowi bersanding dengan Megawati Soekarnoputri, pemilihnya hanya 8,1 persen.Elektabilitas Jokowi dan JK mengalami peningkatan dibanding survei pada bulan Januari 2014, yakni hanya 17,4 persen. Survei ini juga memunculkan duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2 persen), Jokowi-Hatta Rajasa (6,8 persen), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7 persen), Jokowi-Puan Maharani (4,9 persen), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8 persen).

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerobos banjir di Kampung Sawah, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Akhir pekan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi korban banjir di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (23/2/2014). Di pengungsian, Jokowi membagikan bantuan kepada korban banjir.Pantauan JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, pria Jokowi mengunjungi Posyandu Anyelir 1 di Kelurahan Cawang yang menjadi tempat pengungsian banjir bagi warga RT 04 dan RT 05 di RW 01 permukiman setempat. Jokowi langsung disambut warga. Anak-anak juga gembira menyambut kedatangannya. Jokowi datang tidak dengan tangan kosong. Dia membawa beras dan buku tulis. Petugas Satpol PP dimintanya membantu membagikan bantuan tersebut kepada korban banjir."Yang belum dapat buku tulis sini. Yang ibu-ibu dibagikan beras," ujar Jokowi, di lokasi, Minggu sore. Sembari membagikan bantuan, Jokowi mendengarkan cerita warga mengenai banjir di permukiman mereka. Salah seorang dari warga bercerita kepada Jokowi. Banjir menggenangi tempat tinggal warga pada Sabtu (22/2/2014) malam sehingga membuat mereka mengungsi. "Tapi sekarang sudah surut, kan?" tanya Jokowi. Lurah Cawang Ompun Muhamad Taufik yang berada di pengungsian kemudian menjelaskan bahwa ketinggian air pada Sabtu malam hingga mencapai 2 meter. Sebanyak 500 warga mengungsi di posyandu dan Gedung Ninda Karya. Wilayah yang terendam banjir yakni di RW 01, 02, 03, 05, 08, dan RW 12. Menurut Ompun, air di permukiman warga saat ini sudah berangsur surut. Mengenai relokasi, Ompun mengaku belum mendapat informasi apakah permukiman warga setempat akan masuk pada program relokasi dari pemerintah DKI. "Sedang dibahas di tingkat Wali Kota, tapi saya belum tahu untuk wilayah Cawang," ujar Ompun.

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT/Robertus Belarminus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sebuah undangan acara di Jakarta Pusat. Minggu (23/2/2014).

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Warga di rumah susun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, melaporkan adanya praktik jual beli unit rusun yang diduga dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta, jika benar terjadi hal tersebut, agar melaporkan kepada dirinya. "Itu siapa? Ya, dilaporin saja ke kami, laporin ke polisi. Tapi namanya siapa?," kata pria yang akrab di sapa Jokowi itu, usai menghadiri sebuah acara di Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2014).Jokowi meminta, untuk kasus seperti itu, semua pihak jangan menduga-duga terlebih dahulu sebelum kebenarannya dapat dibuktikan. Namun, jika ada yang terbukti bersalah, Jokowi menegaskan tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. "Kalau benar enggak apa-apa (di)hukum, kalau enggak benar?" ujar Jokowi.Jokowi belum menanggapi nama oknum PNS yang dimaksud, meski awak media menyebut dengan merujuk pemberitaan di media massa. "Benar yang ngomong kamu, lho. Kalau keliru bisa (berdampak) pada nasib seseorang. Saya memutuskan (untuk) sebut seseorang itu, harus ada data jelas dan konkret," ujar Jokowi.Sebelumnya diberitakan, pada upaya penyegelan unit rusun yang menyalahi aturan di rumah susun sewa (rusunawa) Pinus Elok, di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/2/2014), ditemukan adanya indikasi dugaan praktik jual beli rusun yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Rusun Pinus Elok yang diperuntukkan bagi warga terprogram, justru dihuni puluhan warga umum yang menempati rusun tersebut.Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Rusun DKI Wilayah III Ledy Natalia menyatakan, pihaknya menyegel total 44 unit rusun dari Pinus Elok A dan B yang menyalahi aturan karena ditempati oleh warga umum. Jumlah yang paling banyak terdapat di Pinus Elok A. Ledy mengatakan, unit rusun yang menyalahi aturan itu terdapat di rusun Pinus Elok A di Blok A1 terdapat 10 unit, blok A2 terdapat 16 unit, blok A3 4 unit, blok A4 10 unit. Sementara di Pinus Elok B, pada blok B2 terdapat 4 unit.Ledy menyatakan semua unit tersebut sudah disegel merah. Pada saat itu dirinya bertemu dengan warga yang melaporkan adanya indikasi jual beli rusun yang melibatkan oknum PNS DKI. "Ada warga yang langsung lapor dan semacam ada indikasi jual beli yang melibatkan PNS," ujar Ledy. Ledy menanyakan warga tersebut, dan dijawab bahwa warga memperoleh kunci unit rusun dari seseorang dan membeli dengan harga tertentu. Dengan kejadian ini, ia menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

http://ift.tt/1dhpwVG Asril Marzuki Alie

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan sebuah pengalihan isu yang sengaja diciptakan. Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu melihat Jokowi sedang dilanda banyak masalah, mulai dari jakarta yang masih banjir, pengadaan bus transjakarta berkarat, hingga pembangunan MRT."Beliau itu kan lagi banyak masalah, banjir, pengadaan busway, MRT, lagi sering diserang orang, jadi dibuatlah pengalihan isu," kata Marzuki di Jakarta, Minggu (23/2/2014). Menurutnya, jika memang benar ada alat sadap yang ditemukan di rumah Jokowi, maka seharusnya hal tersebut dilaporkan ke polisi. Nantinya, polisi bisa langsung menindaklanjuti temuan itu."Saya sarankan itu kan di rumah dinas, jangan dibawa politik. Kalo dia diam, lapor saja ke polisi, itu lebih elegan. Kalau diceritakan ke media saja, tidak ada usaha untuk melakukan tindakan, ya tidak akan ada hasil," katanya.Akibat membawa masalah ini ke media, lanjut Marzukie, maka masalah penyadapan ini menjadi masalah politik. Padahal, dia menilai, penyadapan itu belum tentu dilakukan oleh lawan politiknya. Demokrat sendiri, tambah dia, tidak bermasalah jika dituding melakukan penyadapan itu. Pasalnya, sebagai partai berkuasa, Demokrat sering menghadapi berbagai tuduhan. "Tidak apa-apa, kami sudah biasa dituduh, difitnah seperti itu, tidak masalah," pungkasnya. Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi. Pada awalnya, Tjahjo mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan jika informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.

Minggu, 23 Februari 2014 | 06:32 WIB

Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Dhemas Reviyanto

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT , YOGYAKARTA:- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi secara implisit mengungkapkan alasannya selama ini enggan mengomentari wacana seputar peluangnya menjadi calon presiden. Komentar itu keluar saat dia menghadiri forum "Academic Meeting, Penyiapan Bahan Usulan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara" yang dihadiri 30-an akademikus sejumlah kampus di Yogyakarta. Forum ini acara kedua, yang dihadiri oleh Jokowi di Universitas Janabadra, setelah seminar tentang transportasi massal pada Sabtu, 22 Februari 2014. Di dua acara itu, Jokowi menjadi pembicara. (baca: Ahok: Jokowi Layak Capres) Di depan puluhan akademikus, Jokowi mengaku tidak bisa mengomentari beragam pendapat dari beberapa akademikus dan aktivis mengenai problem nasional yang mendesak diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Masalah itu terdiri dari krisis energi, korupsi, kedaulatan pangan hingga kualitas infrastruktur. (baca: Ketika Ketua MPR Sindir Jokowi Soal Nyapres) Moderator forum itu, Purnawan Hardiyanto meminta Jokowi memberikan tanggapan mengingat dia merupakan salah satu kandidat capres terpopuler versi lembaga survei. "Jokowi jangan pelit bicara lagi," kata Wakil Rektor II Universitas Kristen Duta Wacana itu. Jokowi mengelak untuk berkomentar dengan menyatakan wacana mengenai problem nasional hanya bagus untuk menambah wacananya. Jokowi merasa tidak layak mengomentari persoalan dalam konteks nasional karena selama ini perhatiannya lebih banyak tertuju ke masalah daerah seputar perbaikan kawasan Jakarta. "Kalau komentar, pasti ada yang tidak senang, ada yang nyerang-nyerang, sadap-menyadap," kata Jokowi.(baca: Digeruduk Relawan Agar Nyapres, Jokowi Pilih Blusukan ) Jokowi meminta maaf kepada peserta forum itu karena tidak banyak mengomentari refleksi mengenai problem nasional di masa depan. Sebagaimana di banyak forum sebelumnya, Jokowi mengaku lebih senang menanggapi pembahasan mengenai banjir atau kemacetan di Jakarta. "Posisi saya masih santai, gak mau serius-serius amat. Saya apa adanya, sekarang masih gubernur DKI," kata Jokowi. (baca: Jokowi: Saya Tak Punya TV, Pencitraan Apanya? ) Forum pembahasan usulan materi GBHN itu dihadiri akademikus dari Universitas Janabadra, Universitas Gadjah Mada, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa dan lainnya. Beberapa kader Seknas Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia atau Seknas Jokowi juga terlihat hadir. Di akhir acara aktivis Seknas Jokowi meminta mantan Wali Kota Solo itu menuliskan kalimat kenang-kenangan di piagam bergambar grafis wajahnya. Jokowi menulis "Yang santun, Yang semangat." ADDI MAWAHIBUN IDHOM

http://ift.tt/1bjhiyI Akuntono Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko membantah tudingan politisi Partai Demokrat jika penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya isu yang direkayasa untuk pencitraan. Budiman justru menuding balik jika Demokrat merupakan partai yang sibuk mengurusi pencitraan. "Kita enggak begitu, PDI-P punya sejarah perjuangan panjang. Jika berdarah, kita benar-benar berdarah," kata Budiman, di Jakarta, Sabtu (22/2/2014). Sebelumnya, dua politisi Demokrat menyikapi miring kabar penyadapan yang menimpa Jokowi. Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai penyadapan itu sebagai isu yang dibuat-buat, sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menganggap Jokowi sedang mencari perhatian publik dengan cara mengaku telah disadap oleh pihak tertentu. Menanggapi itu, Budiman menilai jika Ruhut dan Pohan tengah menceritakan kultur pencitraan yang biasa dilakukan oleh elite-elite Demokrat. "Saya pikir jangan-jangan Bang Ruhut sedang bercerita kultur yang dibangun oleh partainya, yakni selalu membangun pencitraan," katanya.Seperti diberitakan, PDI-P menyatakan adanya upaya penyadapan terhadap Jokowi. Disebutkan, ditemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2013.

Sabtu, 22 Februari 2014 | 17:49 WIB

Sejumlah wayang golek tokoh politik dan negarawan, dari kiri: Ir. Soekarno, SBY, Barack Obama, jokowi dan Ahok dipajang di rumah maestro wayang golek Betawi Tizar Purbaya, Jakarta, Jumat (8/3). Kisah wayang golek Betawi tidak hanya menceritakan legenda atau cerita masyarakat Betawi, tapi juga cerita-cerita kontemporer. TEMPO/Yosep Arkian

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi menerima pujian sekaligus dorongan dari kalangan akademikus agar siap menjadi calon Presiden di Pemilu 2014. Hal ini muncul di forum kedua yang dihadiri oleh Jokowi di Universitas Janabadra, Badran Yogyakarta pada Sabtu, 22 Februari 2014.Forum itu ialah "Academic Meeting, Penyiapan Bahan Usulan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara." Acara itu dihadiri 30-an akademikus muda dan senior dari Universitas Janabadra, Universitas Gadjah Mada, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa dan lainnya. Beberapa kader Seknas Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia atau Seknas Jokowi juga datang di acara itu.Moderator forum itu, Purnawan Hardiyanto sempat memuji Jokowi sebagai tokoh Indonesia yang mirip Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama sebelum terpilih di awal 2009. Wakil Rektor II Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) tersebut menilai popularitas Jokowi di mata publik tidak diragukan. Ekspektasi publik terhadap dia agar menuntaskan banyak persoalan bangsa juga tinggi saat ini.Purnawan sempat meminta pendapat Jokowi mengenai materi pembaharauan GBHN. Dia menanyakan tanggapan mantan Wali Kota Solo itu, apabila dalam hitungan hari ke depan Megawati mengumumkan bahwa dia menjadi Calon Presiden PDIP. "Selama ini, Jokowi selalu berhati-hati (dalam bicara capres). Tapi kami punya iman dan keyakinan," kata Purnawan.Sementara Jokowi, menanggapi pujian dan pertanyaan pancingan itu dengan enteng. Dia masih seperti biasanya, bergeming dan enggan berkomentar banyak mengenai pengusungan namanya sebagai kandidat calon presiden dari PDIP. "Saya tidak mirip Obama, lebih ganteng saya. Masak kayak gini kok disamain Obama," ujar Jokowi.Jokowi menyatakan tidak bisa menanggapi pertanyaan mengenai wacana capres maupun materi GBHN. Dia mengaku masih fokus sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sibuk mengurus banjir, transportasi massal hingga perbaikan jalan di kawasan ibu kota. "Terima kasih untuk semua yang disampaikan tadi, tapi saya masih Gubernur DKI Jakarta. Saya terbiasa disiplin dan fokus di satu masalah," kata dia.Jokowi sempat menerima beberapa masukan dari peserta diskusi itu mengenai konsep GBHN yang harus dijalankan oleh pemerintahan pasca Pemilu 2014. Ada yang membicarakan masalah transportasi, kedaulatan pangan dan energi, agraria hingga pemberantasan korupsi.Jokowi menjawab usulan itu singkat. Dia enggan menanggapi pembahasan masalah nasional karena domain urusannya masih Pemerintahan Daerah DKI Jakarta. "Semua jadi pengayaan wawasan untuk saya. Tapi, saya tidak bisa komentar apa-apa."Sebelum acara tersebut, Jokowi menjadi pembicara di Seminar Nasional "Transportasi Massal Perkotaan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah." Selain Jokowi, Ketua MPR, Sidharto Danusubroto juga berbicara dalam dua forum tersebut.ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Sabtu, 22 Februari 2014 | 09:09 WIB

Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal Gubernur Joko Widodo pekan ini. Dia mengatakan, ditemukan tiga alat penyadap di dalam rumah orang nomor satu di Jakarta tersbut. Tiga alat sadap yang ditemukan itu berada di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. (baca: Penemuan Alat Sadap di Rumah Jokowi 3 Bulan Lalu)

Jokowi pun saat dikonfirmasi, mengakui adanya tiga alat yang lazim digunakan untuk melakukan aksi spionase. Menurutnya, penemuan alat sadap itu sudah terjadi beberapa bulan lalu. Dia pun sudah merasa disadap sekitar bulan Agustus 2013 silam. (Baca: Menjelang Pemilu, Rumah Dinas Jokowi Disadap)

Berikut kronologi isu penyadapan terhadap Jokowi: - 20 Februari 2014, Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo membeberkan penemuan alat sadap itu. - Jokowi sudah merasa disadap sejak Agustus 2013 lalu. Tapi dia tidak mengambil tindakan apapun terkait masalah itu.(baca: Jokowi Merasa Disadap Sejak Agustus 2013) - Pada Desember 2013, tim dari Pemprov DKI memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di rumah dinas Jokowi. Hasilnya, ditemukan tiga alat sadap yang berada di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu.(baca: Siapa yang Menyadap Jokowi? ) - Jokowi melaporkan penyadapan itu kepada PDIP. Tim internal partai melakukan pemeriksaan, dan menyimpulkan pelaku ada yang merupakan orang Indonesia, dan ada juga yang berstatua WNA. Namun mereka memutuskan tidak melaporkan hal itu ke polisi. - Jokowi meningkatkan pengamanan terhadap dirinya. Pengawalnya ditambah dari dua orang menjadi empat orang. - Lembaga Sandi Negara digandeng untuk mengamankan dokumen-dokumen penting yang ada di Balai Kota.(baca: Penyadapan, Jokowi Tingkatkan Pengamanan ) - Heru Budi Hartono, mantan petinggi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, menyatakan belum tahu sejak kapan alat sadap itu dipasang. Bisa saja alat itu sudah ada sejak era Fauzi Bowo.(baca: Penyadapan Rumah Jokowi Bisa Jadi Sejak Zaman Foke ) - Meski kaget, Jokowi mengaku tidak ambil pusing dengan penemuan alat sadap tersebut. Dia yakin pelaku penyadapan tidak mendapatkan informasi apapun dari aksinya tersebut. "Omongan di rumah saya tidak ada apa-apanya," ujar dia.(baca: Jokowi: Penyadap Saya Mungkin Kecewa )DIMAS SIREGAR

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT/HENDRA A SETYAWAN Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, M Jusuf Kalla atau JK, memperoleh suara terbanyak jika dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2014 berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB). Duet Jokowi-JK lebih diinginkan masyarakat dibanding jika Jokowi mendampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri."Seperti survei PDB sebelumnya dengan elektabilitas paling tinggi adalah Jokowi dan Jusuf Kalla," kata peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3 persen, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1 persen atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2 persen). Elektabilitas duet Jokowi-JK pun mengalami peningkatan dibanding survei pada bulan Januari 2014, yakni hanya 17,4 persen.Selain itu, survei juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8 persen), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7 persen), Jokowi-Puan Maharani (4,9 persen), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8 persen). "Survei ini memasukkan pasangan tambahan alternatif, yaitu Jokowi dan Puan, tetapi elektabilitasnya rendah," lanjut Agus.Adapun yang menjawab tokoh lainnya sebanyak 14,5 persen dan menjawab tidak tahu sebanyak 24,8 persen.Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom. Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Sabtu, 22 Februari 2014 | 06:26 WIB

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso dihujani pertanyaan oleh awak media usai menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto

JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT , Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, ikut berkomentar soal penyadapan yang dilakukan terhadap Gubernur Joko Widodo. Menurutnya, penyadapan terhadap orang nomor satu di Ibu Kota itu sangat mungkin dilakukan oleh orang dalam atau lingkungan internal pengamanan gubenur. "Sangat mungkin itu dilakukan oleh orang dalam gubernur sendiri," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 21 Februari 2014.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan ada tiga alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Gubernur Jokowio. Menurutnya, tiga alat sadap itu masing-masing berada ruang makan, ruang tamu, dan ruang tidur. Jokowi pun mengaku sudah mengetahui soal penemuan alat sadap itu sejak Agustus 2013 lalu. Tapi dia mengaku tidak terlalu mempersoalkan penemuan alat itu.(baca: Penemuan Alat Sadap di Rumah Jokowi 3 Bulan Lalu) Sutiyoso mengatakan, indikasi keterlibatan orang di sekitar Jokowi cukup kuat dengan melihat lokasi penemuan alat sadap tersebut. Soalnya, alat sadap itu ditemukan di ruangan-ruangan yang sangat pribadi dari seharusnya steril dari orang-orang yang tidak berada di lingkungan gubernur. Ruangan yang dimaksud adalah kamar tidur dan ruang kerja gubernur.

Adapun saat masih menjabat sebagai gubernur, Sutiyoso mengaku tidak pernah mendengar isu penyadapan terhadap gubernur. Dia menganggap salah satu faktor terjadinya penyadapan terhadap Jokowi karena terkait kepentingan politik tertentu yang berafiliasi dengan partai. Namun dia menolak berandai-andai bahwa masalah penyadapan ini terkait dengan tahun politik jelan Pemilu 2014.(Baca: Menjelang Pemilu, Rumah Dinas Jokowi Disadap)

"Kalau era saya gubernur kan bukan dari partai politik, jadi mungkin belum ada sadap-menyadap seperti itu," kata dia. DIMAS SIREGAR

http://ift.tt/1bjhiyI Akuntono Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan

JAKARTA, JOKOWIUPDATES.BLOGSPOT.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, kabar penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya sebuah rekayasa. Ia menuding semua itu sengaja dicuatkan oleh Jokowi karena ingin mencari perhatian dari publik. Pohan menuturkan, sikap yang ditunjukkan Jokowi itu sangat berkaitan dengan bursa pemilihan presiden. Ia menganggap Jokowi memiliki ambisi besar untuk maju sebagai calon presiden periode 2014-2019. "Kita maklum saja, Jokowi kan sedang ambisi capres, jadi perlu caper (cari perhatian)," kata Pohan, saat dihubungi, Jumat (21/2/2014). Meski begitu, Pohan tetap berharap Jokowi dapat terus bekerja dengan baik dan fokus memimpin Jakarta. Ia meminta Jokowi tak menyibukkan diri dengan hal yang tidak perlu, termasuk melakukan pencitraan untuk memenuhi ambisi politiknya. "Doa saya, Jokowi lurus-lurus saja," pungkasnya. Sebelumnya, upaya penyadapan tersebut diungkap oleh PDI Perjuangan. Disebutkan, ditemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2013. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding pengakuan tersebut hanya akal-akalan PDI-P untuk mengalihkan sorotan publik terhadap masalah yang dialami Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Belakangan, Jokowi membenarkan temuan alat sadap itu. "Ada tiga alat yang ketemu pada Desember lalu. Sebenarnya, saya tidak mau bicara masalah ini. Namun, faktanya di rumah dinas ada tiga. Di kamar tidur satu, di ruang tamu, sama di ruang makan, yang biasa kita pakai rapat," kata Jokowi. Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru B Hartono mengatakan, identitas dan keberadaan pelaku sudah diketahui dengan menggunakan perangkat antisadap. Menurut Heru, mereka ini bekerja secara samar, memasukkan alat penyadap diam-diam ke tempat yang ditentukan. Selain memasang alat sadap, pelaku juga membawa alat penguat sinyal yang bisa mendeteksi gelombang suara orang yang disasar. Penguat sinyal ini terhubung dengan stasiun pemantau di dekat lokasi penyadapan.